Monthly Archives: Mei 2010

Urgen, Konsolidasi Kebangsaan!

“Tanggal 20 mei senantiasa diperingati sebagai hari Kebangkitan Nasional. Untuk me-refresh jiwa kebangsaan kita sebagai bagian dari bangsa Indonesia, saya rekomendasikan untuk membaca artikel di bawah ini yang saya dapatkan dari kompas, nanti kita diskusikan, apakah konsep yang ditawarkan oleh Kiki Syahnakri dapat menjawab tantangan bangsa Indonesia kini dan masa depan”

Oleh: Kiki Syahnakri

Tidak sekadar diperingati secara seremonial, momentum historis Kebangkitan Nasional 20 Mei patut diperdalam maknanya dengan refleksi kritis-obyektif dan visioner terhadap realitas keindonesiaan kontemporer.

Refleksi kritis disertai pertimbangan langkah strategis perlu dilakukan karena, setelah 65 tahun merdeka, kondisi Indonesia masih amat jauh dari tujuan nasionalnya. Gerak maju kita bahkan tertinggal negara tetangga yang merdeka belakangan, seperti Malaysia dan Vietnam. Pembangunan multi-aspek bangsa yang mengalami turbulensi berat akibat krisis ekonomi beberapa tahun lampau masih tersendat, bahkan ada aspek yang tampak mengalami stagnasi dan disorientasi karena dililit persoalan multidimensional.

Refleksi historis

Pasca-Kebangkitan Nasional 1908, spirit persatuan dan kesatuan bangsa mengalami ”periode emas” karena seluruh anak bangsa digerakkan oleh motivasi nasionalis-patriotis yang sama. Spirit itu memicu gerakan pembebasan dan menggelindingkan bola salju perjuangan semesta Indonesia menuju kemerdekaan, kemudian menemukan ”titik api”-nya tatkala 28 Oktober 1928 Sumpah Pemuda dikumandangkan. Semangat ”kekitaan” berhasil melebur hasrat ”keakuan” dan ”kekamian”, jiwa perjuangan dan persatuan-kesatuan bertambah kokoh-kuat dan berkulminasi pada 17 Agustus 1945.

Namun, pada perjalanan selanjutnya, Pancasila yang diidealkan sebagai common platform RI mulai mengalami ujian serius. Dari era Orde Lama yang secara eksperimental menerapkan Demokrasi Terpimpin dan memaksakan Nasakomisasi, lalu pada era Orde Baru terjadi banyak deviasi implementasi Pancasila karena kepentingan kekuasaan yang sekaligus membelenggu demokrasi. Memasuki era Reformasi dengan menggelar demokratisasi (liberal) disertai kebebasan yang nyaris tanpa batas telah membawa Indonesia ke dalam situasi yang sarat kerawanan.

Reformasi tidak mengantarkan kita pada perbaikan, tetapi malah menambah berbagai persoalan mendasar dari perspektif keindonesiaan, seperti lunturnya jati diri bangsa, memudarnya wawasan kebangsaan, terpangkasnya kedaulatan negara-bangsa oleh kekuatan asing yang masuk melalui tangan-tangan neolib dan kapitalisme, serta tergerusnya nilai-nilai luhur budaya bangsa akibat serbuan globalisasi yang belum dikanalisasi dengan baik dan efektif.

Tali-temali persoalan yang membelit tubuh bangsa ini terasa kian sulit diurai dengan rapuhnya kepemimpinan dan krisis keteladanan pada setiap level dan segmen masyarakat serta rendahnya daya kendali pemerintah terhadap aneka problematika. Kondisi ini berpotensi menyesatkan bangsa dalam labirin yang membingungkan—tidak tahu ada di mana, hendak ke mana, dan dengan cara apa—yang kian diruwetkan oleh beragam kepentingan pribadi atau golongan yang bersifat jangka pendek.

Konsolidasi kebangsaan

Menilik kompleksitas persoalan aktual tersebut, betapa urgen melakukan evaluasi dan reorientasi kehidupan bangsa dengan melakukan ”konsolidasi kebangsaan” sebagai berikut.

Pertama, tinjau ulang UUD 1945 hasil amandemen. Pekerjaan akbar ini tak dapat dilakukan secara instan, butuh waktu serta pelibatan masyarakat seluas-luasnya. Hal fundamental-esensial adalah mengembalikan konstitusi kita pada ”roh” mukadimahnya yang secara legal-konstitusional tetap berlaku dan seharusnya dipedomani. Pancasila harus diyakini sebagai pilihan terbaik untuk bangsa Indonesia.

Mengutip Franz Magnis-Suseno, Pancasila merupakan ”masalah kunci”, yakni persoalan pokok yang harus ”dibereskan” sehingga menjadi ideologi payung bagi semua, dan sekaligus sebagai ”kunci masalah”, pintu pembuka solusi untuk beraneka masalah kebangsaan. Kita perlu meremajakan kembali nasionalisme dengan formula utama memerangi kemiskinan, kebodohan, dan ketidakadilan.

Kedua, mengangkat budaya sebagai ”leading sector” pembangunan nasional. Keterpurukan bangsa sama sekali bukan karena kurang cerdasnya anak-anak bangsa, terutama para pemimpinnya, melainkan karena buruknya karakter dan rapuhnya jati diri bangsa. Penempatan budaya sebagai leading sector dan ”jiwa” pembangunan nasional akan bermuara pada penguatan karakter dan jati diri bangsa. Karena itu, mutlak dilakukan reformasi sistem pendidikan nasional (formal atau nonformal) dengan mengapresiasi nilai-nilai keindonesiaan selain membuka lebar pintu bagi penyerapan ilmu pengetahuan dari luar.

Ketiga, kanalisasi arus globalisasi. Siapa pun tidak akan mampu membendung arus globalisasi, tetapi memasuki era global tanpa persiapan memadai akan menempatkan Indonesia pada pihak yang kalah, bahkan dapat bermuara pada perpecahan bangsa (berkaca pada pengalaman Rusia dan Yugoslavia). Oleh karenanya, kanalisasi melalui regulasi, renegosiasi, restrukturisasi, dan deliberalisasi secara terukur dan terkontrol merupakan langkah penting yang tidak bisa ditunda. Seiring itu, upaya penguatan otoritas negara yang dalam keadaan lemah karena tersandera otoritas politik dan ekonomi global mesti dilakukan pula. Perlu kepemimpinan nasional yang kuat, tegas, dan berani untuk menganalisasi kepentingan asing.

Keempat, reformasi parpol dan birokrasi. Untuk menciptakan good governance dan mewujudkan kepemimpinan yang kuat, pola perekrutan dan pembinaan kader pemimpin harus dibenahi secara serius melalui reformasi parpol dan birokrasi sebagai wadah pembentukan (formasi) kader pemimpin. Dalam konteks ini, reformasi sektor hukum harus jadi ujung tombak. Langkah strategis di atas perlu dikampanyekan secara luas dan serentak di seluruh Tanah Air oleh pemerintah dengan melibatkan berbagai komponen bangsa, termasuk LSM yang peduli masalah kebangsaan. Kampanye saja tak cukup, bahkan baru merupakan langkah pertama. Perlu langkah-langkah konkret-aktual pada tataran implementatif yang mensyaratkan keberanian, ketegasan, konsistensi, kecerdasan, kebijaksanaan, dan kebesaran jiwa para pemimpin.

Kiki Syahnakri Ketua Bidang Pengkajian Persatuan Purnawirawan TNI AD; Ketua I Yayasan Jati Diri Bangsa

Iklan

26 Komentar

Filed under reality

Susno Duadji Sang Whistle Blower

Alkisah di negeri tercinta Indonesia, di mana ada seorang mantan Kabareskrim Polri bernama Susno Duadji yang telah berganti profesi menjadi seorang peniup peluit (Whistle Blower). Jika pembaca tahu apa pangkat Susno Duadji di kepolisisan niscaya akan kaget bukan kepalang, kok mau yah, seorang Jenderal bintang tiga menjadi seorang peniup peluit? Ternyata bukan sembarang peniup peluit, dan bukan peniup peluit biasa, peniup peluit di sini memiliki artian orang yang bersuara untuk melaporkan suatu tindakan yang dianggap melanggar ketentuan kepada pihak yang berwenang. Secara umum segala tindakan yang melanggar ketentuan berarti melanggar hukum, aturan dan persyaratan yang menjadi ancaman pihak publik atau kepentingan publik, termasuk di dalamnya korupsi.

Jika menurut definisi aslinya penulis dapatkan dari Bang Wiki sebagai berikut: A whistleblower is a person who raises a concern about wrongdoing occurring in an organization or body of people. Usually this person would be from that same organization. The revealed misconduct may be classified in many ways; for example, a violation of a law, rule, regulation and/or a direct threat to public interest, such as fraud, health/safety violations, and corruption. Whistleblowers may make their allegations internally (for example, to other people within the accused organization) or externally (to regulators, law enforcement agencies, to the media or to groups concerned with the issues). (sumber: http://en.wikipedia.org/wiki/Whistleblower)

Sebelumnya penulis tidak tertarik untuk menulis mengenai si peniup peluit ini, penulis hanya mengamati dan mengikuti berita terbaru mengenainya di mulai dari awal mula Susno Duadji terkenal akibat statement nya untuk KPK. Penulis juga coba menghubungi beberapa pihak yang dekat dengan Susno Duadji untuk meminta keterangan mengenai siapa dia dan apa yang dia lakukan dalam beberapa pekan terakhir ini. Populeritas Susno Duadji bermula dari statement nya tentang adanya indikasi korupsi di kepolisian yang tercium Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga melahirkan istilah ‘cicak lawan buaya‘. Darimana istilah cicak lawan buaya? Ucapan Direktur Badan Reserse Kriminal Mabes Polri, Komjen Susno Duadji, “cicak kok mau melawan buaya?” itulah yang akhirnya menjadi sumber kehebohan. Cicak dan buaya yang dipersonifikasikan sebagai lembaga KPK dan Kepolisian, bahwa cicak hanya sebagai binatang kecil, tak berdaya, lemah ketika harus berhadapan dengan buaya yang kuat, perkasa sekaligus mematikan.

Kini Susno Duadji mendekan di penjara, Mantan Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Markas Besar (Mabes) kepolisian Ri (Polri) Susno Duadji resmi ditahan atau resmi dibungkam, terserah pembaca mengartikan seperti apa. Susno ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap PT Salmah Arowana Lestari (SAL).

Menurut M Assegaf, penahanan Susno ini mengada-ada. Ia mengatakan, Polri menahan Susno dengan alasan normatif, seperti menghilangkan barang bukti atau melarikan diri. “Padahal Susno sangat kooperatif dalam pemeriksaan,” ujarnya. Susno ditahan di Mabes Polri. “Susno tiba-tiba disuruh menandatangani surat penahanan,” kata salah satu pengacara Susno, M Assegaf kepada tvOne, Senin (10/5/2010).

Terlepas dari kontroversi apa niat dibalik gencarnya Susno Duadji membongkar korupsi di jajaran kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman, kita mestinya mendukung atau setidaknya simpati atas keberanian Susno. Karena tidak mudah untuk memiliki keberanian seperti itu, keberanian membongkar mafia kasus dan makelar kasus di negara ini akan mendapatkan ganjaran yang berat dan niscaya tidak didukung pemerintah. Seperti yang terjadi pada Jenderal bintang tiga itu, kini dia hanyalah seorang yang lemah tak berdaya layaknya rakyat kecil yang tak berdaya yang terbiasa tertindas.

Jadi saya peringatkan bagi rakyat kecil atau pun rakyat jelata dan bagi saudara-saudara yang mau ikut-ikutan menjadi ‘peniup peluit’ sebaiknya berpikir ulang. Tapi jika Anda berani menjadi seorang ‘peniup peluit’ di negeri ini, saya yakin Tuhan beserta Anda dan semoga kasih sayang-Nya senantiasa menyertai kemana pun Anda pergi.

2 Komentar

Filed under reality, Uncategorized

KIKI SYAHNAKRI: Militer Asia Pernah Berkiblat ke TNI

Tulisan ini dikutip dari Investor Daily, Selasa 19 Februari 2008.

================================================================

Mungkinkah negara lain menginvasi Indonesia, seperti Amerika Serikat menghajar Irak? Jawabnya: mungkin. Negara lain memiliki seribu satu alasan untuk menyerang Indonesia. Alasan utama, tentu saja, tuntutan ekonomi. Ancaman serangan bukan semata dari negara-negara besar. Negara kecil dan serumpun seperti Malaysia bisa pula melempar ancaman. Baru-baru ini, dikabarkan warga negara Indonesia (WNI) di perbatasan direkrut Askar Wataniah Malaysia sebagai prajurit paramiliter. Mereka bekerja untuk kepentingan pertahanan Malaysia.

Jika invasi itu benar-benar terjadi, mungkinkan Indonesia mampu mempertahankan diri? Jawabnya: harus. Di sinilah makna penting sebuah sistem pertahanan. Indonesia mesti memiliki sistem pertahanan untuk melindungi diri dari invasi asing.

Masih dalam bingkai sistem pertahanan, Indonesia memiliki sejumlah industri strategis yang menunjang pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista). PT Pindad, PT Dirgantara Indonesia, dan PT PAL, adalah secuil industri yang berorientasi pada pengawalan pertahanan kedaulatan negara. Tapi, industri strategis ini sempat dimandulkan IMF (Dana Moneter Internasional). Negara maju di belakang lembaga keuangan dunia itu tidak rela melihat Indonesia kuat secara militer dan ekonomi.

Untuk pemenuhan alutsista, PT Pindad, misalnya, telah memproduksi belasan ribu unit senapan laras panjang jenis SS2, kendaraan tempur Angkutan Personel Sedang (APS) 6×6. Pindad juga mampu memproduksi panser 6×6 yang tidak kalah hebat dibandingkan panser-panser sejenis seperti Vehiule de l’Avant Blinde (VAV) Renault Trucks, Prancis. Yang tak kalah penting adalah keberadaan 400 ribu personel TNI. Merekalah ujung tombak sistem pertahanan nasional.

Untuk mengupas lebih dalam ihwal sistem pertahanan nasional, wartawan Investor Daily Pamudji Slamet mewawancarai mantan Wakil Kepala Staf Angkatan Darat (Wakasad) Letjen TNI (Purn) Kiki Syahnakri. Selain konsisten mengembalikan fungsi pertahanan TNI, Kiki Syahnakri juga serius menolak politisasi militer. Berikut penuturannya.

Negara besar seperti Indonesia, kekuatan militernya juga harus besar. Selain untuk pertahanan, juga bisa untuk mencegah gangguan ekonomi, seperti illegal logging, illegal fishing, dan illegal mining. Bagaimana menurut Anda?
Memang begitu seharusnya. Negara mana pun pasti akan meng-create suatu sistem pertahanan yang kuat untuk memproteksi dirinya. Swiss, misalnya, sistem pertahanannya dengan memiliterisasi semua rakyat, dengan menggunakan sistem total defense. Prancis pun masih menggunakan total defense.

Indonesia juga memiliki sistem pertahanan. Dan, harusnya lebih canggih dari Prancis serta Amerika Serikat (AS), karena, negara kita adalah negara kepulauan, letaknya strategis.
Bisa Anda deskripsikan lebih rinci?
Kapal induk AS dari armada ketujuh pasti lewat perairan kita. Ekspor/impor AS dari dan ke Timur Tengah juga lewat perairan kita. Enam puluh persen ekspor Australia dan 90% impor Jepang lewat perairan kita. Ciri lain adalah kekayaan sumber daya alam. Kebhinekaan negeri kita juga benar-benar luar biasa. Ada 600 lebih suku di negeri ini. Itu semua harus dilindungi sistem pertahanan yang memadai.
Apakah sistem pertahanan yang kita anut menyerupai sistem di negara lain?
Kebetulan kita sama dengan Prancis, menganut total defense. Namun kita istilahkan sistem pertahanan rakyat semesta (sishankamrata). Prinsipnya sama, yakni mendayagunakan seluruh potensi bangsa untuk kepentingan pertahanan. Sektor industri, misalnya, dikaitkan dengan industri pertahanan. Masalahnya, sistem pertahanan kita belum terimplementasi, seperti di Prancis atau Singapura. Sampai kini, sishankamrata masih dalam tataran konsep. Kita memerlukan blueprint yang mengatur sistem pertahanan. Untuk ini, drive-nya bisa datang dari Dephan.

Komponen utama sistem pertahanan adalah TNI. Dalam sishankamrata, TNI harus mampu melakukakn tindakan pre emptive stike. Dalam doktrin sishankamrata, untuk menghadapi musuh dari luar, kalau kita yakin dia akan menyerang, kita harus menyerang lebih dulu. Ada pre emptive strike.
Kenapa Irak mudah diserang AS, karena diduga tidak memiliki pabrik senjata. Untuk menyerang RRT dan India yang memiliki pabrik senjata, AS berpikir sepuluh kali. Bagaimana RI yang sesungguhnya punya industri strategis untuk mendukung pertahanan?
Ini tentang industri strategis. Pada saat Presiden Soeharto menandatangani Letter of Intent (LoI) dengan IMF, industri-industri strategis dinilai sebagai pemborosan. IMF meminta tidak perlu dikembangkan. Kita mengikuti. Sebenarnya bukan karena pemborosan, tapi mereka sengaja membuat industri strategis kita tidak berkembang. Itu adalah cara pandang negara adikuasa yang kapitalis, yang ingin menghisap kekayaan kita. Mereka tidak akan leluasa menghisap kalau Angkatan Bersenjata kita kuat.
Mungkinkah Indonesia mengalami nasib sama dengan Irak?
Kita memiliki kekayaan alam luar biasa. Sekarang, kapitalis AS ada di mana-mana, terutama di pertambangan. Kalau kepentingannya diganggu, dia pasti datang. Masalahnya, kita tidak siap untuk itu. AS tidak akan berani menyerang Tiongkok karena Tiongkok sudah siap.

Untuk membangun angkatan bersenjata diperlukan beberapa syarat. Salah satunya, angkatan bersenjata harus steril dari politik praktis. Rusak kalau angkatan bersenjata berada di kolam politik praktis.

Memisahkan angkatan bersenjata dari politik praktis adalah salah satu agenda reformasi TNI. Apakah reformasi TNI sudah optimal?
Pasti belum. Namun, dibanding institusi lain, yang lebih maju reformasinya TNI. Permasalahan bangsa ini kan bagaimana kita mengatasi kemiskinan, kebodohan, kesehatan masyarakat. Yang paling dekat dengan pekerjaan itu adalah birokrasi, parpol, dan DPR. Jadi, seharusnya yang direformasi adalah birokrasi dan parpol. Jangan TNI terus yang dikejar-kejar.
Presiden kita kan militer, pasti tahu persis kebutuhan TNI?
Pak Harto dulu, TNI juga, tapi dia tidak lakukan penguatan TNI.
Kenapa Pak Harto tidak mau melakukan?
Sebenarnya, TNI kita dulu, sangat kuat. Pada waktu perebutan Irian Barat, era 1960-1965, alutsista kita sangat bagus, dari Rusia. Angkatan bersenjata kita terkuat di Asia Tenggara, bahkan di Asia. Namun, setelah pemberontakan G30S, kita berhadapan dengan komunis, Rusia. Ujung-ujungnya, Rusia tidak memberi spare part dan yang lain.

Kendati begitu, TNI masih disegani. Buktinya, Malaysia melatih satu batalyon kopaskhas-nya (satuan lintas udara) di Batujajar, Bandung. Waktu itu kita menjadi kiblat dari profesionalisme militer di kawasan Asia Tenggara. Profesionalisme kita dianggap berkualitas, padahal senjata kita sudah rontok.
Senjata sudah rontok, tapi masih disegani?
Kenapa Malaysia tidak bersedia dilatih oleh AS atau Inggris? Karena tentara mereka mengerti betul berapa Gurkha (tentara Inggris keturunan Nepal) yang bisa dibunuh oleh TNI. Berapa pula tentara Australia yang berhasil dibunuh oleh RPKAD (Resimen Pasukan Komando Angkatan Darat) dalam konfrontasi Dwikora.

Namun, ketika TNI mulai intens di politik praktis, mendapat previlege menjadi gubernur dan bupati, kemampuan militer pun terlupakan.

Budaya politik praktis seperti apa yang merusak TNI?
Kerusakan terjadi seiring masuknya budaya poolitik ke tubuh TNI. Dalam budaya politik, siapa yang kuat, dialah yang kita gantoli (gantungi). TNI pun begitu. Akhirnya, karakter (ke-TNI-an)-nya rusak. Dalam buku Hermawan Sulistyo (peneliti LIPI) yang berjudul ‘Lawan’, ditulis, TNI mengalami degradasi profesionalitas, military competence serta military character. Itu susah diperbaiki. Harus ada sterilisasi politik dan purifikasi militer.

Setelah steril dari politik praktis, langkah apa lagi yang harus diprioritaskan untuk mewujudkan angkatan bersenjata yang kuat?
Anggaran. Selama ini, anggaran angkatan bersenjata amat minim, terutama di Angkatan Darat (AD). Ibarat selimut, ditarik ke atas, di bawah nggak ketutup. Ditarik ke bawah, atas nggak ketutup. Padahal, untuk memelihara kompetensi militer harus melalui pendidikan spesialisasi dengan anggaran besar, biar ada ahli bom, ahli senjata, ahli pionir, ahli perhubungan, dll.
Kenapa pemerintah tidak menaikkan saja anggaran militer RI?
Saya pikir anggaran militer tidak boleh asal dinaikkan. Harus ada terlebih dahulu blueprint pertahanan Indonesia. Dari situ, kita mengetahui arah pengembangan pertahanan kita.
Keterbatasan anggaran mungkin bisa diatasi dengan skala prioritas?
Masalahnya, ada tarik menarik antara pengembangan pendidikan spesialisasi (dikspes) dengan pendidikan pembentukan (diktub). Karena tidak bisa memenangkan dikspes, akhirnya diktub yang mendapat anggaran. Pertimbangannya, tanpa diktub sulit menambah batalyon. Akibatnya, keahlian personel TNI makin hilang.

Menurut saya, anggaran pembelian alutsista, bisa bertahap. Tetapi anggaran pelatihan dan pendidikan tidak boleh dikurangi. Saya sudah sampaikan kritik kepada Panglima TNI (Jenderal Djoko Santoso), waktu masih menjadi KSAD. Saya bilang, jangan mengembangkan satuan (seperti pembentukan batalyon, kodim). Itu menambah beban biaya.

Saya ingatkan, memelihara tentara dalam jumlah besar, namun berkualitas jelek, berbahaya. Pendidikan menembak yang seharusnya ribuan kali, karena tidak ada biaya, hanya puluhan kali. Lalu kesejahteraannya juga jelek.

Nah, Pak Djoko Santoso (Panglima TNI sekarang), rupanya paham, maka dalam Rapim, salah satu kebijakannya adalah mengembangkan kemampuan.
Sebagai negara kepulauan, apakah ke depan Angkatan Udara dan Angkatan Laut yang perlu dikembangkan? Lalu, mungkinkah dominasi Angkatan Darat dikurangi?
Doktrin sishankamrata, selalu dimulai dari pre emptive strike (memukul lebih dulu). Itu hanya bisa dilakukan oleh Angkatan Udara, bukan Angkatan Darat. Lalu ada pertempuran laut teritorial, yang hanya bisa dilakukan oleh Angkatan Laut. Angkatan Darat baru terlibat, setelah serangan lawan masuk ke pantai dan darat. Jadi, doktrinnya memang mengharuskan kita memiliki AL dan AU yang kuat. Doktrin Angkatan Darat adalah menjaga pertahanan pulau-pulau besar.
Lalu, mengapa muncul penilaian bahwa penguatan TNI lebih condong ke Angkatan Darat?
Orde Baru menggunakan Angkatan Darat untuk kepentingan politik. Anggaran yang keluar, pada saat itu, bukan untuk anggaran pertahanan, tetapi untuk anggaran kekaryaan dan lain sebagainya.
Ini soal nama Anda. Kabarnya nama Syahnakri terkait dengan konsep negara kesatuan?
Saya lahir pada 1957, bertepatan dengan perjanjian Linggarjati. Dalam perjanjian itu, secara defacto Indonesia sudah berdaulat. Karena orang tua saya orang pergerakan, keyakinannya kepada kedaulatan dipertegas pada nama saya. Kata Syah berarti ‘resmi’. Na dalam bahasa Sunda berarti ‘nya’, sedangkan KRI adalah Kesatuan Republik Indonesia. Jadi, Syahnakri berarti resminya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi saya, nama itu sangat berpengaruh dan teramat istimewa.

Sumber:

Investor Daily

10 Komentar

Filed under reality

2 MEI

Indonesia hari ini! “Bulan Mei merupakan bulan yang kental nuansa Pendidikan”, begitulah yang penulis rasakan. Subyektif memang pernyataan di atas. Namun, walaupun bukan suatu argumen pernyataan penulis merupakan refleksi dari suasana Indonesia pada bulan ini, bulan Mei.

Seperti yang kita ketahui Peringatan Hari Pendidikan Nasional Republik Indonesia jatuh pada tanggal 2 Mei. Tanggal 2 Mei dijadikan sebagai hari Pendidikan Nasonal bertepatan dengan hari lahirnya salah satu tokoh pendidkan kita yaitu Ki Hajar Dewantara dengan nama asli: Raden Mas Soewardi.

Tentang perjuangan Ki Hajar Dewantara untuk memajukan pendidikan di bumi Indonesia, beliau sempat mendirikan salah satu taman siswa pada 3 Juli 1922 untuk sekolah kerakyatan di Yogyakarta. Kemudian beliau juga sempat menulis berbagai artikel yang intinya memprotes berbagai kebijakan para penjajah (Belanda) yang kadang membunuh serta menghambat tumbuh dan berkembangnya pendidikan di Indonesia.

Keberanian beliau patut diteladani dalam berjuang untuk kemajuan bangsa ini, dan kini kita lah yang berkewajiban meneruskan perjuangan untuk pemerataan pendidikan bagi segenap anak bangsa Indonesia.

Lalu, pertanyaannya adalah bagaimana cara meneruskan perjuangan para pendahulu kita? Sederhananya adalah kita berusaha mewujudkan atau merealisasikan amanat Undang-Undang tahun 1945 tentang pendidikan.

Telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pada bab XIII pasal 30 tentang Pendidikan berikut :

(1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.

(2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

(3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.

(4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

(5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan manusia.

Dari kelima ayat dari Undang-Undang Dasar 1945, Bab XIII Pasal 30, telah digambarkan bahwa Pendidikan itu merupakan tanggung jawab negara. Negara yang kekuasaan di pegang oleh Pemerintah seringkali lepas tangan ketika dimintai pertanggung jawaban mengenai keadaan pendidikan di Indonesia.

Walaupun anggaran Pendidikan dalam APBN 20 % dari total APBN , namun masih ada saja sekelompok orang yang terpinggirkan, terlantar, hingga terlupakan. Mereka yang hidup dibawah garis kemiskinan, dan mereka yang sehari – hari membantu orang tuanya bertahan hidup sebagai pemulung, pengamen, dan anak-anak yang tidak sempat mengenyam pendidikan.

1 Komentar

Filed under pendidikan