Aturan Baru yang Membantu Franchisee

 

Bisnis waralaba tengah marak di Tanah Air. Asosiasi Franchise Indonesia (AFI) mencatat jumlah jenis produk usaha waralaba lokal yang semakin banyak, mencapai 450 jenis pada awal 2007.

Namun diantara banyaknya jenis usaha yang di-klaim sebagai bisnis waralaba, belum tentu sepenuhnya demikian. Sebagiannya masih dalam bentuk peluang bisnis namun telah dinyatakan secara pribadi sebagai bisnis waralaba. Pemerintah pun berusaha menertibkan bisnis yang terus berkembang ini. Anda salah satu yang tertarik dengan bisnis waralaba? Semoga peraturan pemerintah yang baru (PP No.42 Tahun 2007) memberikan manfaat berarti. Terutama bagi para calon franchisee (pembeli waralaba).

Sesuai peraturan tersebut diharapkan bisnis waralaba yang dijual di pasar benar-benar bisnis yang telah solid dan terbukti layak untuk dikembangkan oleh franchisee (pembeli). PP waralaba pengganti PP No.16 Tahun 1997 tersebut memuat  salah  satu poin penting yaitu persyaratan bisnis yang bisa diwaralabakan, yang dimuat pada pasal 3. Adapun persyaratannya adalah, bisnis memiliki ciri khas usaha, terbukti telah memberikan keuntungan, memiliki standar atas pelayanan dan barang dan/jasa yang ditawarkan yang dibuat secara tertulis, mudah diajarkan dan diaplikasikan, adanya dukungan yang berkesinambungan serta hak kekayaan intelektual yang telah terdaftar.

Untuk lebih menjamin kelayakan usaha bisnis yang diwaralabakan, pada bagian lain PP ini, franchisor (pewaralaba) diwajibkan memperlihatkan prospektus kepada calon franchisee. Isi prospektus setidaknya memuat data identitas pemberi waralaba, legalitas usaha pemberi waralaba, sejarah kegiatan usahanya, struktur organisasi pemberi waralaba, laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir, jumlah tempat usaha, daftar penerima waralaba, serta hak dan kewajiban pemberi waralaba dan penerima waralaba. Tentunya calon franchisee harus menggunakan kesempatan ini dengan baik. Perhatikan secermat mungkin prospektus usaha agar tidak salah dalam memilih.

Peminat baru bisnis franchise juga patut lebih lega karena sesuai peraturan baru tersebut para pewaralaba tidak dapat seenak hatinya menjual kemudian acuh tak acuh lagi dengan waralaba yang telah diserahkan pada franchisee. Pasalnya, masih dalam hal kewajiban bagi franchisor, franchisee wajib diberikan pembinaan dalam bentuk pelatihan, bimbingan operasional manajemen, pemasaran, penelitian dan pengembangan kepada penerima waralaba secara berkesinambungan. Ini tidak sekadar simbol. Sanksi administratif berupa pencabutan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba menanti franchisor yang tidak melakukan pembinaan kepada penerima waralaba sebagaimana dimaksud 8 setelah diterbitkannya surat peringatan tertulis ke-3.

 

 

Aturan mengenai pendaftaran juga lebih ketat. Pemberi waralaba wajib mendaftarkan prospektus penawaran waralaba sebelum membuat perjanjian waralaba dengan penerima waralaba. Bagitu pun untuk franchisee, yang diwajibkan mendaftarkan perjanjian waralaba. Sanksi administratif berupa denda maksimal Rp100 juta dikenakan kepada pemberi waralaba yang tidak melakukan pendaftaran prospektus serta penerima waralaba yang tidak melakukan pendaftaran perjanjian waralaba setelah diterbitkannya surat peringatan tertulis ke-3. Untuk pendaftaran ini pelaku bisnis diberikan waktu 1 tahun semenjak diberlakukannya PP tersebut. Bagaimana, sudah waktunya Anda bersiap-siap terjun ke bisnis franchise? (SH)

Iklan

Tinggalkan komentar

Filed under Bisnis

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google

You are commenting using your Google account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s